Faktor-faktor yang
mendukung federasi
Ketika Australian Colonies
Government Act dikeluarkan oleh pemerintah Inggris, di Australia sudah
berdiri empat koloni yang terpisah-pisah, yakni New South Wales sebagai koloni
yang tertua, Tasmania yang sejak tahun 1825 dipisahkan dari New South Wales,
Australia Barat yang berdiri tahun 1829 namun karna berbagai masalah tumbuh dan
berkembang dengan sangat lambat, serta Australia Selatan yang berdiri tahun
1836 berdasarkan teori kolonisasi yang rasional. Dengan dinyatakannya secara
eksplisit dalam undang-undang itu bahwa Victoria dipisahkan dari New South
Wales, maka jumlah koloni yang masing-masing berdiri sendiri bertambah menjadi
lima.
Setiap koloni diberi kebebasan
memilih dan menyusun sistem pemerintahan yang dikehendaki. Karena hal itu maka
di pusat-pusat koloni timbul kegiatan untuk mengatur pemerintahan sendiri.
Dalam mengatur pemerintahan masing-masing terlihat tidak ada satu koloni pun
yang memikirkan hubungan kerjasama dengan koloni lain.
Tahun 1847, Earl Grey menteri urusan
jajahan pada waktu itu telah menyadari perlunya penanganan kepentingan bersama
di antara koloni yang berbeda di Australia, misalnya bea ekspor dan impor,
lalu-lintas surat pos dan trasportasi. Idenya ini disampaikan kepada komisi
parlemen Inggris, yaitu komisi perdagangan dan perkebunan. Komisi inilah yang
tahun 1849 mengusulkan adanya gubernur jendral yang mempunyai kekuasaan yang
menghimpun suatu badan yang diberi nama General Assembly Of Australia.
Badan ini merupakan wakil dari tiap koloni yang keanggotannya dipilih oleh
parlemen dari masing-masing koloni. Badan inilah yang nantinya akan membentuk
mahkamah agung yang akan menerima pangaduan banding dari pengadilan-pangdilan
koloni, serta membuat aturan atau undang-undang yang berlaku yang berlaku untuk
seluruh koloni.
Untuk pertumbuhan dan perkembangan
ide persatuan diperlukan waktu. Ide ini tidak tumbuh oleh suatu undang-undang.
Pengalaman mereka dalam perjalanan itulah yang mengajarkan mereka untuk
menyadari betapa besar kerugian yang harus mereka tanggung dalam perpecahan
itu. Mereka mulai menyadari bahwa persatuan jauh lebih memperkuat mereka
menghadapi segala sesuatu daripada menghadapi sendiri. Munculnya kekuatan Eropa
di wilayah Pasifik, yaitu Jerman di Irian Timur laut, kepulauan Marshal,
Solomon, dan Mariana, serta Perancis di New Hebrides, dirasakan sebagai ancaman
bersama. Secara fisik memang harus diakuai bahwa ancaman langsung terhadap
koloni-koloni di Australia pada waktu itu tidak ada.
Tahun 1880-an, industri di Sydney
dan Melbourne mulai mencari pasar diluar batas-batas wilayahnya. Industri
penghasil makanan di Sydney memerlukan perluasan pemasaran di Melbourne, akan
tetapi jalan untuk itu terhalang oleh ketentuan tentang tariff di Victoria.
Sebaliknya industri di Melbourne khususnya yang memproduksi makanan dan
tekstil, memerlukan pasar di Sydney dan Adelaide, akan tetapi terpaksa dijual
dengan harga tinggi di Sydney karena mahalnya ongkos jasa transportasi;
demikian juga di Adelaide yang dikenai bea mahal oleh pemerintah Australia
Selatan.
Dorongan untuk bersatu itu datang
juga dari organisasi para pekerja Australia yang disebut Trade Union.
Berbagai Trade Union di koloni yang berbeda itu menghendaki adanya
keseragaman aksi terhadap tenaga kerja Cina, jumlah jam kerja per hari, serta
perlindungan atas hak-hak mereka. Untuk mewujudkan keinginannya itu, mereka
mengadakan Intercolonial Congress yang diadakan khusus untuk Trade
Union.
Mewujudkan Federasi
Australia
Pada akhir abad ke 19 banyak
politisi dari koloni yang memprakarsai pembentukan suatu bangsa. Selain
terdorong oleh berbagai faktor yang ada, pikiran untuk mempersatukan kembali
Australia yang terpecah itu terpengaruh dari berkembangnya pemikiran persatuan
di Eropa yakni gagasan dan pelaksanaan persatuan Itali dan Jerman.
Henry Parkes, negarawan terkenal
dari New South Wales menyarankan pembentukan Federal Council untuk
menangani semua masalah yang dihadapi oleh koloni dalam kehidupannya
sehari-hari dan untuk memikirkan persatuan semua koloni itu. Ide Parkes ini
rupanya menimbulkan pangaruh yang sangat kuat. Pada tahun 1885 pemerintah
Inggris mengeluarkan satu undang-undang yang mengijinkan keenam koloni di
Australia bersama New Zealand dan Fiji membentuk Federal Council of
Australia.
Henry Parkes sendiri sebenarnya
tidak mendukung Federal Council tersebut, bahkan mempengaruhi New South Wales
agar tidak ikut melibatkan diri di dalamnya. Parkes berpendapat bahwa dewan ini
tidak memiliki kekuatan yang nyata, dan hanya akan menghalangi pembentukan
Parlemen Federal yang sesungguhnya. Henry Parkes kembali pada rencananya
semula. Ia mengemukakan kembali segala hal yang berkaitan dengan Federasi
Australia itu dalam pidato yang menggemparkan di Tenterfield, sebuah kota
diperbatasan New South Wales dengan Queensland. Kemudian tahun 1890 diadakan
pertemuan kepala pemerintahan dari seluruh koloni di Melbourne. Dalam pertemuan
itu mereka memutuskan akan mengadakan konvensi federal Australia yang diadakan
pertamakalinya di Sydney tahun 1891. Konvensi federal yang pertama ini
ditugaskan menyusun sistem pemerintahan atau konstitusi Australia, lalu
menyampaikannya pada setiap koloni untuk pengesahan.
Konvensi berhasil menyelesaikan satu
tugasnya. Akan tetapi ketika rancangan konstitusi itu disampaikan kepada
parlemen di masing-masing koloni, mulai timbul pertentangan-pertentangan yang
cukup tajam. Victoria menolak kehadiran New Zealand dalam federasi. Di New
South Wales masalah federasi itu menimbulkan kesimpangsiuran karena sikap
partai atau kelompok politik dalam parlemen.
Jika masalah federasi Australia itu
tetap ditangani hanya oleh para politisi saja, kemungkinan realisasinya akan
terus tertunda. Melihat kecenderungan seperti itu, rakyat mulai ikut campur
tangan. Di berbagai koloni kemudian terbentuk liga federal. Mereka mengadakan
konferensi besar tanpa meminta perhatian dari para politisi. Gerakan rakyat ini
didukung oleh Australian Native Association (ANA), yaitu organisasi orang-orang
yang dilahirkan di Australia. Dr. John Quick, utusan dari Bendigo yang juga
seorang anggota terkemuka liga federal itu, berkampanye untuk penyusunan
konstitusi baru dan mengusulkan agar konsep baru itu sebaiknya diputuskan oleh
rakyat secara langsung, bukan oleh parlemen setiap koloni. Dalam garis
besarnya, ide Quick yang dijadikan pedoman itu adalah sbb:
a.
Dorongan
kearah federasi itu hendaknya berasal langsung dari rakyat
b.
Konstitusi
baru hendaknya disusun oleh suatu konvensi yang anggota-anggotanya dipilih
langsung oleh rakyat
c.
Konsep
konstitusi itu selanjutnya diserahkan kepada rakyat untuk diterima atau
ditolak;
d.
Jika
konstitusi itu telah diterima di dua atau lebih koloni, maka hendaknyalah
konstitusi itu disahkan oleh parlemen Inggris sebagai hukum yang berlaku untuk
seluruh koloni.
Lama kelamaan para politisi mulai
tertarik lagi, dan menampilkan kembali gerakan federasi itu ke permukaan.
Parkes yang pada tahun 1895 sudah berusia 80 tahun lalu digantikan oleh Edmund
Barton sebagai pemimpin gerakan federasi tersebut. Ia didampingi juga oleh
Alfred Deakin, pemimpin dari Victoria. Sementara itu rakyat terus berjuang dan
akhirnya pemerintah setiap koloni menyetujui diselenggarakannya konvensi kedua.
Dalam konvensi kedua, rancangan
konstitusi yang disusun dalam konvensi pertama (1891) dilengkapi dan
disempurnakan hingga mencapai bentuk dan isi yang diharapkan pada masa itu.
Masalah utama yang harus dipecahkan dalam konvensi itu adalah seberapa besar
kekuasaan yang harus diserahkan kepada pemerintahan sentral atau pemerintahan
federal. Karena bentuk yang mereka hendaki adalah bentuk federasi, bukan negara
kesatuan, maka hanya ada dua pilihan. Pertama, tiap koloni mempunyai kekuasaan
tertentu. Kekuasaan yang dikehendaki itu disebut secara teliti dan tegas, baru
sisanya diserahkan kepada pemerintahan federal. Kedua, disebutkan secara tegas
kekuasaan apa saja yang diserahkan kepada pemerintah federal lalu semua
kekuasaan lainnya yang tersisa dipegang oleh pemerintahan koloni. Ini berarti
kekuasaan pemerintah federal dibatasi dan dengan tegas memelihara hak-hak dan
kekuasaan pemerintah negara bagian.
Konvensi memutuskan sistem
pemerintahan di mana pemerintahan federal memegang kekuasaan atas hal-hal tertentu,
yaitu pertahanan, bea dan cukai, hubungan luar negeri, perdagangan luar negeri,
pos dan telegraf, imigrasi dan pelayaran. Ketentuan apa saja yang dikeluarkan
oleh Parlemen Federal tentang hal-hal tersebut, maka dengan sendirinya lebih
kuat dari ketentuan parlemen negara bagian. Konvensi juga menetapkan nama
federasi yang akan dibentuk itu, yaitu Commonwealth of Australia.
Langkah selanjutnya adalah
mengadakan referendum di seluruh koloni untuk meminta pendapat rakyat terhadap
konstitusi yang telah diputuskan dalam konvensi kedua tersebut. Kecuali di New
South Wales, untuk persetujuan hanya dibutuhkan suara mayoritas sederhana.
Untuk New South Wales kondisi yang ditetapkan adalah persetujuan didukung oleh
paling sedikit 80.000 suara. Pada tahun 1898 diselenggarakan referendum di
Victoria, Australia Selatan, Tasmania, dan New South Wales. Queensland dan
Australia Barat menangguhkan pelaksanaan referendum.
Hasil referendum di empat koloni
tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:
|
HASIL REFERENDUM 1898
|
||
|
Koloni
|
Suara Yang Setuju
|
Suara Yang Menolak
|
|
Victoria
Australia Selatan
Tasmania
New South Wales
|
100.520
35.800
11.797
71.595
|
22.099
17.320
2.716
66.228
|
|
Jumlah
|
219.712
|
108.363
|
Pada tahun 1899, diadakan referendum
yang kedua. Kali ini lima koloni menyelenggarakan referendum dan hasilnya dapat
dilihat pada tabel berikut:
|
HASIL REFERENDUM 1898
|
||
|
Koloni
|
Suara Yang Setuju
|
Suara Yang Menolak
|
|
Victoria
Australia Selatan
Tasmania
New South Wales
Queensland
|
13.437
65.990
152.653
107.420
38.488
|
791
17.053
9.805
82.741
30.996
|
|
Jumlah
|
377.988
|
141.386
|
Dalam referendum kedua ini, rakyat
yang ikut member suaranya kurang dari 60% dari rakyat yang sesungguhnya
memenuhi syarat.
Tanpa menunggu Australia Barat,
kelima koloni mengirimkan rancangan konstitusi federal itu ke Inggris untuk
disahkan oleh Parlemen Inggris. Akhirnya, pemerintah Inggris dalam tahun 1900
mengeluarkan undang-undang yang mengijinkan pembentukan federasi tanpa
Australia Barat. Undang-undang itu disebut Australian Commonwealth Act.
Sementara itu Australia Barat menyelenggarakan referendum dan hasilnya adalah
44.800 setuju dan 19.601 menolak. Dengan demikian, ketika Commonwealth of
Australia menjadi kenyataan, federasi itu meliputi enam koloni yang nantinya
menjadi negara bagian.
Akhirnya gerakan persatuan di
Australia berhasil, setelah 50 tahun lamanya terpecah-pecah. The
commonwealth of Australia menjadi kenyataan pada tanggal 1 Januari 1901,
kurang lebih tiga minggu sebelum Ratu Victoria meninggal. Pada tanggal 9 Mei
1901, raja Edward VII, diwakili oleh anaknya, Duke of York, membuka secara
resmi siding pertama parlemen Federal di Melbourne. Perdana menteri pertama
untuk federai yang baru lahir adalah Edmund Barton. Melbourne sementara menjadi
tempat kedudukan pemerintahan federal hingga kemudian dipindahkan Ke Canberra
tahun 1927.
Sumber:
·
J. Siboro. 1989. Sejarah
Australia. Depdiknas: IKIP Bandung.
·
0 komentar:
Posting Komentar